Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke Provinsi Kalimantan Selatan, Irwan Prayitno (F-PKS) menilai Pemerintah daerah kurang serius tangani pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga. Hal ini terlihat dari masih adanya tumpang tindih tata organisasi dari empat bidang menjadi satu atap di bawah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan Kepemudaan dan Olahraga. “Itu (tumpang tindih) menjadi urusan Pemda. Sehingga jelas terlihat jika Pemda Kalsel kurang perhatian,” katanya usai pertemuan dengan Dinas pariwisata dan kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kalimantan Selatan, Senin (13/7) Dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 tentang Pariwisata telah diatur segala sesuatunya terkait dunia pariwisata. Bahkan Keputusan Presiden telah mengatur secara jelas terkait penanganan masing-masing bidang. A.Purwadi selaku wakil ketua Asosiasi Pariwisata (ASITA) mengakui jika selama ini yang mengurusi pariwisata terlihat tidak focus penanganannya. “adanya tumpang tindih bidang yang sangat padat,” katanya. Ia pun meminta kepada pusat melalui DPR, supaya industry pariwisata di tanah air dapat di tata kembali secara merata dengan tidak hanya berfokus pada pulau Bali, Jawa dan Sumatera. Dengan sanksi yang tegas juga dinilai bisa memperjelas tugas pokok masing-masing pelaku (industry) pariwisata. Menurutnya, pulau Kalimantan memiliki kondisi istimewa karena dikelilingi tiga Negara yakni Brunei dan Malaysia. Dengan demikian perlu ada pensejajaran upaya peningkatan pariwisata Kalimantan khususnya dengan Negara tetangga. “Tipisnya anggaran menjadi persoalan mendasar dalam pengembangan pariwisata,” katanya. Senada diatas, Hasim Abdurahman Wakil Ketua Daerah Pramuka, juga sangat meresahkan adanya penyatuan empat bidang dalam satu Dinas. Jika perlu, dibuat skema sedemikian rupa sehingga Kepala Dinas lebih focus menyelesaikan masing-masing persoalan sesuai bidang. “Kalau perlu dibatasi 1 saja sehingga bisa efektif,” ujarnya. selama ini, Hasim menilai tugas Kepala Dinas sangatlah berat karena harus memikirkan empat bidang sekaligus. Sedangkan untuk bidang kepemudaaan, menurut Sekretaris Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan masih terkendala pada rendahnya kapasitas dan daya saing pemuda dalam menghadapi pasar kerja dan berbagai kegiatan dalam era pembangunan yang semakin kompleks. Selain itu, Ia juga menyesalkan masih adanya kendala dengan terbatasnya dukungan pemerintah dalam mengembangkan kewirausahaan pemberdayaan pemuda. (da)